APEL, POHON APEL DAN HUKUM NEWTON (4)

Analisa Hasil Survey

1. Implisit dan Eksplisiditas peraturan Pendidikan

Quesioner diatas dimulai dengan pertanyaan tentang apakah sistem pendidikan telah menyatu dengan utuh (jika tidak dijinkan untuk penulis cetak dengan kata infiltrasi pendidikan ) kedalam perspektif mahasiswa sehingga mereka paham tentang relasi atau tidak relasional antara evaluasi studi (serta secara implisit adalah masa studi) dengan evaluasi pertahun atau per dua tahun an mereka.

Dan masyarakat kini menjawab dengan lantang sebanyak 68.75 % bahwa evaluasi pertahun sangat diperlukan. Berbeda dengan sisanya yang lain yakni 31.25 % yang merasa tidak setuju dengan evaluasi pendidikan 1 tahun.

Evaluasi pendidikan adalah sebuah metode dimana jika seorang mahasiswa dalam jangka waktu x tahun tidak memenuhi y SKS dan IPK z.z maka mahasiswa tersebut dikeluarkan (DO -Drop Out-).

Penulis jadi ingat tentang sebuah hipotesa 70:30. Bahwa 70% kekayaan sebuah negara hanya dikuasi oleh 30% penduduknya. Dan sepertinya hipotesa ini juga memiliki korelasi dengan kenyataan bahwa dari seluruh populasi mahasiswa, maka para aktifis (Pegiat kelembagaan mahasiswa) bisa jadi memiliki konstanta yang hampir sama. Bahwa Evaluasi Pendidikan memiliki dan memaksa mahasiswa agar menyelesaikan kuliahnya dengan cepat (Evaluasi PerTahun).

2. Aktifis vs SO (Studi Oriented).

Sedikit berpolemik dengan pertanyaan no. 1, maka pertanyaan no. 2 seharusnya mendapat jawaban yang hampir sama dengan no. 1, namun demikian hasil yang sangat mengagetkan bahwa 66.25 % tidak merasa terganggu kehidupan perkuliahannya dengan adanya proses evaluasi diatas serta yang merasa terganggu hanya 30%. Apakah 30% yang terganggu ini merupakan para aktifis dari poin 1 diatas ? Sebuah pertanyaan yang muncul dan semoga terjawab oleh proses-proses selanjutnya.

3. Sekolah atau kuliah ?

Proses Akademik mahasiswa adalah proses belajar mandiri. Bisa jadi karena inilah maka muncul sebuah peraturan baru dimana tanggung jawab nilai matakuliah dibebankan seluruhnya kepada mahasiswa dengan meletakkan komitmen dan keyakinan mahasiswa dalam memilih untuk mengulang matakuliah atau tidak. Munculnya parameter nilai terakhir sebagai nilai final dari matakuliah juga merupakan hal menarik yang perlu dicermati. Apakah mahasiswa sudah cukup sadar akan potensi dan kekurangannya ataukah hanya sekedar seperti layaknya manusia biasa yang berharap untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dari usaha sekecil-kecilnya.

Sekitar 86.25 % menyatakan ketidak setujuan terhadap metode nilai mata kuliah terakhir sebagai nilai akhir matakuliah yang bersangkutan. Sementara sisanya sebesar 13.75 % menyatakan setuju terhadap hal tersebut. Penulis menangkap bahwa bahkan dengan kontekstual kekinian, mahasiswa sekarang tidak menangkap proses akademik sebagai proses belajar mandiri. Hal ini menyebabkan bahwa proses akademik di sebuah perguruan tinggi negeri dianggap sama halnya dengan pendidikan tinggi (SMA/SMP). Dimana parameter keberhasilan belajar diasumsikan sebagai hak prerogatif para pengajar dan sepenuhnya ditangan para Dosen / Guru. Bukan ditangan mahasiswa pribadi.

4. Keterlibatan Mahasiswa dalam Kurikulum.

Paradoksial mahasiswa masih berlanjut dipertanyaan lanjutan. Jika hipotesa diatas bahwa mahasiswa sekarang adalah tidak berbeda jauh dengan pelajar SMA, maka adalah sangat paradoks ketika ditanyakan apakah mereka ingin dilibatkan secara aktif dalam sistem pendidikan. Maka jawaban yang muncul cukup mencengangkan.

Sebanyak 96.25 % menyatakan ingin terlibat dalam proses penentuan sistem pendidikan / Kurikulum sementara hanya 3.75 % yang tidak ingin terlibat dalam proses penentuan sistem pendidikan/Kurikulum.

Dan hal ini langsung penulis uji dengan menempatkan pertanyaan lanjutan dari point 4 tersebut dengan mempertanyakan siapa yang akan mewakili mahasiswa dalam keterlibatan aktif mereka dalam proses penentuan kurikulum pendidikan.

5. Representasi.

Siapakah orang yang paling dipercaya oleh mahasiswa. Apakah mereka adalah ketua lembaga formal ? Ataukah ketua lembaga non formal mereka ? Atau bahkan sebenarnya adalah para pendidik mereka sendiri. Atau jangan-jangan mahasiswa hanya percaya pada diri sendiri ?

Ketua Himpunan atau ketua Senat adalah pimpinan lembaga mahasiswa secara formal dalam strata jurusan (himpunan) atau Fakultas(senat).

Ketua angkatan adalah pimpinan non formal/non struktural mahasiswa dimana seorang mahasiswa dipilih sebagai ketua dari angkatan satu jurusan.

Dosen Wali adalah pembimbing akademik yang disediakan oleh jurusan untuk membantu proses akademik dalam masa perkuliahan mereka.

Kondisi berimbang diterima oleh lembaga mahasiswa formal dan non formal. Sebanyak 30 % mendukung ketua himpunan / Ketua senat(dewan). Demikian juga dengan ketua angkatan sebanyak 30%. Sementara disisi lain, sebanyak 32.50 % merepresentasikan diri mereka pribadi untuk ikut andil dalam kurikulum.

Apakah lembaga mahasiswa (baik formal maupun non formal) tidak cukup dipercaya sehingga muncul titik selisih 2.5% antara pribadi mahasiswa dan lembaga mahasiswa ? Ataukah 32.50% ini merupakan wujud nyata kesadaran mahasiswa tentang prilaku akademik yang benar bahwa secara pribadilah, seorang mahasiswa merepresentasikan dirinya dalam sistem pendidikan tinggi ?

Sebuah konstanta menarik juga muncul ketika berapa persen keterlibatan Dosen Wali sebagai pembimbing akademik mereka. Posisi para dosen yang juga menjabat sebagai wali akademik mahasiswa seharusnya menjadi cukup tinggi untuk merepresentasikan mahasiswa. Namun demikian ternyata hanya muncul 6.25 % saja yang (bisa jadi) mengetahui posisi dan fungsi Dosen Wali sebenarnya.

5. Ekonomi.

Adalah sebuah hal yang wajar jika titik ekonomi perlu disinggung. Jika perut kosong, apakah diatas perut dalam tempurung kepala juga bisa berproses ? Apakah kemandekan proses berfikir karena posisi ekonomi mahasiswa (yang entah dibiayai oleh orang tua/wali mereka atau oleh diri mereka sendiri) menjadi alasan kemandekan ini semua ? Berikut ini adalah data yang penulis dapatkan.

Sebanyak 40%+17.50% mahasiswa sekarang bisa dikategorikan sebagai masyarakat menengah kebawah. Pilihan tentang biaya hidup di Malang bagi 40% mahasiswa adalah antara 500 s/d 750 ribu perbulan. Sementara titip tertinggi diatas itu semua berkisar antara 23.75 %+ 7.50%+7.50% = 38.75 % menyatakan diatas 750 ribu perbulan.

Masyakarat kelas menengah dan masyarakat kelas tinggi terbagi cukup merata. Antara 40% adalah masyarakat kelas menengah dan 38.75% adalah masyarakat kelas atas. Sementara sisanya sebesar 21.25 % merupakan masyarakat kurang mampu.

Dengan data diatas, maka titik UMD (Up
ah Minimum Daerah) kota Malang (2007) yang berkisar antara 700-800 ribu, masih cukup layak. Artinya, bahwa secara ekonomi makro, maka mahasiswa masih cukup hidup secara layak dengan komparator UMD. Sehingga tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tidak berproses dengan benar dalam proses pendidikan mereka.

Selain sebagai komparator studi kelayakan ekonomi makro, maka pertanyaan ini juga sebagai sebuah entry point dari proses BHPMN. Pertanyaan ini menjadi cukup krusial jika dikaitkan dengan jargon BHPMN. Apakah subsidi silang sebagai obat dari mahalnya biaya pendidikan sudah mencapai titik kepastiannya ?

Penulis dengan keterbatasan ilmu ekonomi mencoba membuat sebuah formulasi sederhana. Andaikata posisi tengah adalah target dari posisi ideal yang diharapkan secara ekonomi makro, maka adalah tugas dari mahasiswa ekonomi atas untuk memberikan sekian biaya hidupnya agar mahasiswa dengan tingkat ekonomi rendah agar mencapai titik tengah. Berikut ini jika ditabelkan konseptual tersebut.

No

Biaya Hidup

Jumlah

Prosentase

Deviasi 750.00

Total

(Deviasi * Jumlah)

1

1.5 juta

6

7.50 %

750.000

4.5 juta

2

1 juta

6

7.50 %

250.000

1.5 juta

3

750.000

19

23.75 %

0

0

4

500.000

32

40.00 %

-250.000

-8 juta

5

Kurang dari 500.000 (asumsi 450.00)

17

21.25 %

-300.000

-5.1 juta

TOTAL

– 7.1 juta

Table. Deviasi Kebutuhan Ekonomi Mahasiswa secara Makro Perbulan

Maka didapatkan surplus sebesar : 4.5+1.5 juta = 6 juta dari mahasiswa dengan tingkat ekonomi atas. Namun demikian, ternyata kebutuhan mahasiswa yang dibawahnya untuk mencapai titik 750 ribu perbulan membutuhkan : 8+5.1 juta = 13.1 juta. Sehingga masih kurang sebanyak : 13.1– 6 juta = 7.1 juta.

Penulis mencoba menilai bahwa ternyata secara ekonomi, bangsa ini masih belum bisa memenuhi quota UMD sebagai parameter tingkat ekonomi. Maka bisa jadi BHPMN bukan merupakan solusi terhadap kondisi ekonomi bangsa dan negara ini.

Untuk menguji hipotesa diatas dengan metode yang sama, maka penulis coba mencari data tentang SPP yang diinginkan mahasiswa. Dan menguji ulang apakah BHPMN dan subsidi silang menjadi sebuah jawaban terhadap kebutuhan perguruan tinggi ini.

6. SPP.

Berapakah biaya pendidikan paling ideal dari sebuah universitas menurut perspektif mahasiswa ? Berikut ini adalah hasil dari quesioner.

Mayoritas sebanyak 33.75 % mengasumsikan bahwa lebih tepat bila SPP berkisar antara 500 s/d 750 ribu setiap semester. Sementara sekitar 17.50 % memilih untuk SPP kurang dari 500 ribu persemester. Hanya 5 % untuk masing-masing SPP 1.5 juta dan diatas 1.5 juta.

Dengan metode yang hampir sama dengan diatas, maka penulis mencoba membedah BHMN dan proses kebutuhan pengajaran.

Dari situs elektro (http://elektro.brawijaya.ac.id), maka penulis mendapatkan data sebagai berikut :

No

Keterangan

Jumlah

(asumsi)

Gaji/bulan

Total/bulan

1.

Tenaga Pengajar

59

1 juta

59 juta

2.

Tenaga Administrasi

18

700.000

12.6 juta

TOTAL Kebutuhan

71.6 juta/bulan

Table. Data Kebutuhan Gaji Pengajar dan administrasi jurusan elektro Perbulan

Dengan Jumlah Mahasiswa (Pada semester ganjil 2006/2007) : 1049 Mahasiswa. Jumlah tersebut harus menanggung seluruh biaya diatas jika bentuk lembaga ini menjadi BHPMN, maka didapatkan setiap bulan seorang mahasiswa harus menyetorkan sebanyak :

71.6 juta / 1049 mahasiswa = 68.255 rupiah setiap bulan.

Sehingga untuk 1 semester (6 bulan) maka 68.255×6 = 409.530 rupiah.

Dengan asumsi bahwa biaya listrik dan air dan pajak serta komponen pendidikan lain diatas jurusan (dekanat, rektorat dan sebagainya) dianggap sebesar jurusan tersebut, maka penulis mengalikan kebutuhan diatas menjadi 2 kali lipat sehingga :

Kebutuhan 1 semester akademik = Rp. 409.530,- * 2 = Rp. 819.060,- yang dibebankan ke setiap mahasiswa setiap semesternya. Dibulatkan keatas sebesar 1 juta rupiah setiap semesternya.

Dari analisa diataslah, maka penulis mengasumsikan bahwa SPP standard untuk menyelesaikan masalah operasional pendidikan sebesar 1 juta rupiah per semester setiap mahasiswa.

Dengan kondisi mahasiswa saat ini, maka asumsi SPP 1 juta rupiah per semester dimasukkan dalam kalkulasi deviasi sebagai berikut :

No

Keterangan

Jumlah

Prosentase

Deviasi 1 juta

Total

(Deviasi * Jumlah)

1

2 juta

4

5.00 %

1 juta

4 juta

2

1.5 juta

4

5.00 %

500.000

1.6 juta

3

1 juta

15

18.75 %

0

0

4

750.000

27

33.75 %

250.000

– 6.75 juta

5

500.000

14

17.50 %

500.000

– 7 juta

TOTAL

– 8.15 juta

Table. Deviasi Kebutuhan Ekonomi Mahasiswa secara Makro Perbulan

Dari tabel diatas, maka sebenarnya universitas Brawijaya masih belum mampu melakukan proses BHPMN secara langsung, karena andaikata subsidi silang dilakukan sekalipun, maka masih ada kekurangan dana sebesar 8.15 juta rupiah setiap semesternya. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar dari proses pendidikan.

...terbaca 34 kali...